kabarkebumen.com

KABARKEBUMEN.COM

Kabarkebumen.com Mobile

Home »

Kota Kita

21 Agustus 1629 Tonggak Hari Jadi Kebumen

21 Agustus 1629 Tonggak Hari Jadi Kebumen
ilustrasi

KEBUMEN, KABARKEBUMEN.COM - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen segera direvisi. Hari jadi yang saat ini diperingati setiap tanggal 1 Januari dinilai tidak tepat lantaran hanya mendasar pada keputusan pemerintah kolonial Belanda.

Draft Raperda pengganti disampaikan oleh pihak eksekutif kepada legislatif melalui Rapat Paripurna DPRD, Kamis (18/1). Draft Raperda diserahkan oleh Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz kepada Ketua DPRD Cipto Waluyo dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian tiga Raperda Kamis (18/1). Tampak mendampingi Wakil Ketua DPRD Agung Prabowo dan Bagus Setiyawan.

Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz menuturkan, berdasarkan penelitian sejarah, penetapan hari jadi Kebumen yang akan direvisi menjadi 21 Agustus 1629 didasarkan pada peristiwa sejarah yang dapat dijadikan keteladanan.

Yakni peristiwa Kyai Bodronolo yang membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung dalam menyerang Batavia. "Peristiwa ini sangat penting, yang bisa dijadikan sebagai teladan," terang Yazid Mahfudz.

Adapun penetapan hari jadi Kebumen pada 1 Januari 1936 berdasarkan waktu penggabungan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1935 Nomor 629 tertanggal 31 Desember 1935. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990. 

Selain Raperda tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen, dua Raperda lain yang disampaikan adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government) di Lingkungan Pemkab Kebumen.

"Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disusun karena adanya perubahan dan penambahan objek retribusi.  Adapun penambahan objek retribusi di antaranya jasa pemakaian alat ukur berupa laboratorium lingkungan," terang Wakil Bupati.

Raperda ini, kata dia, juga mengatur besaran tarif retribusi yang telah disesuaikan berdasarkan rincian dan jenis objek retribusi yang telah diperbarui.

Raperda e-Government disusun sebagai bentuk tindaklanjut kerjasama Pemkab Kebumen dengan KPK terkait pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang ditandatangani Bupati, Ketua DPRD, dan KPK. 

Raperda ini penting untuk menjadi kebutuhan daerah baik ada maupun tidaknya rekomendasi dari KPK. Adapun tujuan dari disusunnya Raperda ini antara lain sebagai upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif, dan efisien," tandasnya. 

Ikuti kami di
Add Friend
Editor : Setiyo
Sumber : suaramerdeka

  • TENTANG KITA | PEDOMAN SIBER | IKLAN
    © 2013 - 2017. All Rights Reserved. KABARKEBUMEN.COM